Shalom, bagaimana kabar Anda hari ini? Silahkan login atau register.
Jerusalem Timur
Monday, 08 September 2008
Dalam Perjanjian Oslo I dan II (1994 dan 1995) maupun Perjanjian Taba (1995) dan berbagai kesepakatan ikutannya selalu mencantumkan tiga pasal utama perdamaian yang diajukan Palestina kepada Israel. Pertama, pembebasan 11.000 tahanan Palestina oleh Israel dan pemulangan 3,5 pengungsi Palestina dari berbagai negara Arab. Kedua, penetapan Yerusalem Timur sebagai Ibukota Palestina Merdeka. Ketiga, pengembalian wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza seperti sebelum Perang 1967.
Ketiga hal utama ajuan Palestina ini amat sulit disetujui Israel, karena jelas akan memperlemah Israel. Bila Israel mengeluarkan 11.000 tahanan Palestina, berarti akan lebih banyak kalangan militan yang terus mengganggu dan memperlemah pertahanan dan keamanan Israel. Sama halnya dengan pemulangan 3,5 juta pengungsi, maka Negara Palestina Merdeka akan terdiri dari kurang lebih tujuh juta jiwa, sedangkan jumlah bangsa Yahudi hanya 3,5 juta orang. Akan terjadi ketidak seimbangan jumlah penduduk serta migrasi pekerja Palestina ke Israel yang mudah memicu konflik sosial politik.
Sedangkan, penetapan Yerusalem Timur bertentangan dengan sejarah masa lampau dan teritori Israel, karena di Kota Tua Yerusalem berdiri Tembok Ratapan, Menara Daud, serta Kaabah yang didirikan Raja Salomo. Ini aset sejarah, agama, dan politik Israel yang mustahil diserahkan Tel Aviv.
Namun, di sini juga berdiri Masjid Al Aqsa dan Masjid Umar-Temple Mount-The Dome of the Rock yang menjadi lambang supremasi bangsa Arab dan umat Islam. Tentu perlu menyebutkan kompleks Via Dolorosa dan Bukit Zion yang juga menjadi lambang sejarah umat Kristen yang terletak bersebelahan dengan Tembok Ratapan dan Masjid Al Aqsa.
Sementara itu, pengembalian wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza seperti sebelum Perang Tahun 1967 jelas mencaplok sebagian besar wilayah Israel yang ada sekarang. Israel juga akan menolak menyerahkan Dataran Tinggi Golan, Tasik Tiberias, Yerusalem, Hebron, Kapernaum, Kiryat Arba, dan sebagainya.
Bila semua itu harus dipenuhi Israel untuk mencapai perdamaian sejati dengan Palestina, berarti Israel melepaskan wilayah besar yang dicaploknya dalam Perang 1948, Perang 1967, dan 1971. Keinginan Palestina mengambil kembali wilayah yang dicaplok pada Perang 1967 sejalan dengan gagasan Palestina Merdeka yang berposisi pada Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Yang menarik, di tengah kemelut politik Israel akibat tuduhan korupsi terhadap PM Ehud Olmert, mantan PM dan kini Menteri Pertahanan Ehud Barak pada akhir Juli 2008 justru "mengisyaratkan" bahwa dia pro-Yerusalem Timur sebagai calon Ibukota Palestina Merdeka. Jika sikap Ehud Barak benar, berarti ada perubahan sikap yang prinsip pada tokoh utama Israel seperti Ehud Barak yang juga pimpinan Partai Likud, yang pernah berkuasa, dan kini sebagai oposisi di parlemen. Atau ini sekadar political move, untuk meraih kursi PM, pascamundurnya Olmert, yang direncanakan 15 September 2008 pada konvensi partai berkuasa Kadima.
Sebenarnya, mengenai Yerusalem seperti acuan Perjanjian Oslo, Taba, dan lainnya, dirundingkan paling akhir, sebagai isu yang paling peka. Bahkan, rumusan yang lebih moderat menyebutkan lebih bermanfaat bila Yerusalem Timur diurus organisasi internasional seperti halnya PBB. Dengan begitu ia menjadi kota internasional yang netral untuk dikunjungi oleh umat tiga agama besar: Kristen, Islam, dan Yahudi sesuai dengan aset-aset historis dan keagamaan yang dimilikinya.
Enggan Melepaskan
Namun, Israel yang membangun megapolis Yerusalem Barat yang mirip Manhattan atau jantung Paris yang mewah dan gemerlapan enggan melepaskan Yerusalem Timur. Menara Daud yang anggun dan Kota Tua Yerusalem Timur yang dibangun oleh Raja Daud dan Raja Salomo takkan dilepaskan oleh Israel.
Menurut Komisi Anti Penghancuran Permukiman Palestina atau Israel Committee Against House Demolition (ICAHD) bentukan para aktivis HAM Israel, sejak tahun 1948 sudah 18.000 rumah warga Palestina di Yerusalem Timur yang dihancurkan. Angka ini bertambah karena sejak tahun 2005, sebanyak 12.000 rumah warga Palestina yang dibuldoser Israel.
Seperti diungkap penulis Sally Fitzharits awal 2008, Kantor Wali Kota Yerusalem mengharuskan warga Palestina setiap membangun rumah baru harus menyetor US$ 22.000. Hal ini sulit dipenuhi karena 67 persen warga Arab di Yerusalem berada di bawah garis kemiskinan. Salim, warga Palestina Yerusalem yang bekerja di Arab Saudi dengan gaji US$ 1.000 per bulan misalnya, mengeluh karena sudah tiga kali mengajukan permohonan dengan biaya tiap kali US$ 5.000 selalu dipersulit Kantor Administrasi Sipil Israel.
Penghuni Beit Arabeia ini mengaku sudah empat kali rumahnya dihancurkan The Haganah, militer Israel. Sejak Perang 1948 mereka diusir ke kamp pengungsi Shuafat, 2 km dari Yerusalem Timur.
PM Ariel Sharon, yang kini sakit berat, sejak tahun 2002 membangun tembok pemisah setinggi tujuh meter dan sepanjang 460 mil di Tepi Barat dan Jalur Gaza demi mempersulit penyusup bom bunuh diri Palestina. Namun, ketegangan akibat ketidakadilan di Yerusalem selalu menimbulkan perlawanan. Tahun 2008, 13 warga Israel terbunuh dan 78 warga Arab yang tertangkap dan ditahan karena dituduh menyiapkan serangan bom terhadap Israel.
Fenomena ini menunjukkan, secara ideologis Palestina dan Israel mempertahankan posisi Yerusalem sebagai ibukota dan kota suci yang takkan dilepaskan. Yerusalem tetap di posisi yang sulit untuk dirundingkan. Ini berarti kesepakatan Annapolis November 2007 dan keinginan Presiden AS George W Bush bahwa Palestina Merdeka harus tercipta pada akhir 2008 hampir mustahil. [Aco Manafe]
Dikutip dari Harian Suara Pembaruan 9 Agustus 2008
